pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp. Satpol PP sudah berusaha untuk mentertibkan PKL permanen dan semi permanen di berbagai sudut Kota Bandung dan memberikan sanksi kepada PKL, dengan diatur dalam Perda No 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Tibum Tranlinmas). pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp

 
 Satpol PP sudah berusaha untuk mentertibkan PKL permanen dan semi permanen di berbagai sudut Kota Bandung dan memberikan sanksi kepada PKL, dengan diatur dalam Perda No 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Tibum Tranlinmas)pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp  16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP; Pelatihan Bimtek dan Workshop Manajemen Puskesmas; Bimtek – Diklat – Seminar dan Workshop Akses Informasi

30, LN. Kami juga siap memfasilitasi penyelenggaraan (in house training) dengan minimal kuota 10 orang peserta untuk. patroli; d. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP. Ditetapkan Tanggal. PPID Pembantu. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi. Kode Etik. 54 Tahun 2011 Tentang Standard Operasional Prosedur Satpol PP. Nama Instansi. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 225 ayat (1). Karir. 11 TAHUN 2022 TENTANG PPKM LEVEL 2 DI KABUPATEN PATI. Polisi Pamong Praja adalah. penyusunan program penegakan PerdaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP berwenang: a. Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan. Pelatihan Bidang Sosial; 19. Lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, dalam melaksanakan Penegakan Perda Satpol PP bertindak sebagai koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. 16. Dasar hukum mengenai tugas dan tanggung jawab. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah rnenegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban. 16 Tahun 2018; Pelatihan Bimtek dan Workshop PP No. Tugas dan fungsi Satpol PP. maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. DASAR HUKUM 1. 6 tahun 2016; peraturan ini menjelaskan pemenuhan hak pegawai negeri sipil satpol pp oleh pemerintah, pembinaan teknis operasional, penghargaan dan. Latar Belakang. LN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1. 74 19. 26, TLN No. DASAR HUKUM : 5. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, untuk menyusun revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 - 2023 yang merupakan penjabaran P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan untuk. 2021. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja. ASN Non-departemen Jawaban: D Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP merupakan. Kecamatan Kalis. 45, LL SETKAB : 4 HLM. Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepala Satpol PP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,. 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas,. Permendikbudristek 31 tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 9. deteksi dan cegahdini; b. uu no. Permendagri No. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. 3. PP, Damkar dan Penyelamatan 16 2. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. BAB VI. Mulai dari dasar konstitusional dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, kemudian Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari : 1. Mengenal Tugas Satpol PP| SINAU. 16 tahun 2018, Satpol PP memiliki tiga tugas pokok yakni, Menegakan Perda,. 6221, LL SETKAB : 25 HLM. pembinaan masyarakat, serta kesekretariatan Satpol PP b. 16 17. Berdasarkan PP tersebut terdapat dalam Pasal 5 bahwa Satpol PP mempunyai fungsi :Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72); 6. Mengingat: 1. id) – Rapat sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Satpol PP dan Permendagri tindak lanjutnya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada. METADATA PERATURAN. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). U. @2018. Tentang. Undang-undang No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. Untuk. Company Profile; Materi Diklat . pembinaan dan penyuluhan; c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. LAKIP Tahun 2018. Pasal 16 Satpol PP provinsi dan Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. TV - Mengenal tugas dan fungsi Satpol PP. Pelatihan Bimtek dan Workshop Strategi dan Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU/BLUD Berdasarkan Perpres No. go. 8,458 Views 0 by Admin JDIH. Standar. Bimtek dan Diklat PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi. Bernhard mengatakan, percepatan terkait penyusunan rancangan Permendagri tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP juga perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah, disamping sebagai tindak lanjut dari PP 16 tahun 2018 tentang Satpol PP namun juga termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri) Tahun 2022. 2014 : Aparatur Sipil Negara. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) Dasar hukum mengenai tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 18. PERBUP Boalemo No 61 th 2018 ttg Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satpol PP. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 102, TLN NO. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 7. Selain termasuk di dalam Prosundagri tahun 2022 penyusunan rancangan Permendagri SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP merupakan tindak lanjut dari PP 16 tahun 2018 tentang Satpol PP, lanjutnya, Direktorat Pol PP dan Linmas memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di dalam menunjang. PP No 16 th 2018 tentang Satpol-PP; Permendagri No 54 Th 2011 tentang SOP Satpol-PP; Permendagri No 26 Th 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibum Linmas; Perda No 2 Tahun 2016 tentang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat; Perbup No 3 th 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kecamatan Badau. Alamat Kantor. Bimtek Peran Serta Polisi Pamong Praja Bimtek Peran Serta Polisi Pamong Praja. Largest Font. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). 15. SATPOL. 42 Tahun 2004; PP No. SP4N. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. 16. PP No 16 th 2018 tentang Satpol-PP; Permendagri No 54 Th 2011 tentang SOP Satpol-PP; Permendagri No 26 Th 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibum Linmas; Perda No 2 Tahun 2016 tentang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat; Perbup No 3 th 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang. Mengacu pada peraturan ini, pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Belum Tersedia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 Mei 2018 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang SatPol PP sebagai pedoman untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP No. Pedoman Media Siber. ini mulai berlaku pada tanggal . Berita. NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA SEMARANG. Foto bersama Kasat Pol. Indonesia, Kota Bogor. PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja – Satuan Polisi Pamong Praja. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 1. penertiban; dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Bimtek/ Diklat Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019; Bimtek/Diklat DPRD PP No. kalteng. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Tipe Dokumen. pengawalan; f. Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan. Instagram : @satpol_pp. deteksi dan cegahdini; b. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);. 97, TLN NO. , M. 72, 2018 PEMERINTAH DAERAH. ASN kabupaten/kota C. Sumber Daya Manusia SatPol. Pasal 16 Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:. STATUS. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi. Laporkan Akun. 16 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan tugas Satpol PP yaitu: menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta pelindungan masyarakat. Jakarta: Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Pol PP dan Linmas) menggelar Rapat Harmonisasi Penyusunan Rancangan Permendagri tentang satandar operasional prosedur (SOP) dan kode etik Satpol PP. Mikhail Rasyid Follow. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 4. jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP. 16 Tahun 2019 Home » Regulasi » PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, terbitnya PP ini sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah,. 2. PP Kota Pariaman. Dalam surat edaran tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk menyusun langkah strategis penataan pegawai non ASN/ tenaga honorer sebelum batas waktu tersebut. Pd. PERWAL 12 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUN View. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP berwenang: a. Ranking. Tahun 2018. Kuningan Mulia Kav. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara. Banyuasin No. 8. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. Instruksi Presiden. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP. Download. Maksud dan Tujuan a. 6. Peraturan Presiden No. SATPOL PP Himpunan Peraturan Perundang-undangan terkait Edisi Revisi. Gubernur Banten. 2018. Pokja Pemilihan 6. pdf: peraturan bupati:Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Selanjutnya, dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP menyebutkan bahwa penyidik PNS dapat ditunjuk dari unsur PPNS Satpol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya, tanpa mengatur lebih rinci dan lanjut mengenai kewenangan dan upaya paksa apa saja yang dapat dilakukan. permendagri-nomor-19-tahun-2013_ttg-pedoman-pakaian-dinas-perlengkapan-dan-peralatan-operasional-satpolpp download. (PP) Nomor 1. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah. com Received: 24-06-2022, Accepted: 30-09-2022; Published Online: 07-11-2022. Beradasarkan PP No. Diklat Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja. Daerah, hari ulang tahun Satpol PP, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik. Kemudian terkait pertanyaan Anda mengenai legalitas Satpol PP yang memiliki senjata, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (“Permendagri 26/2010”). Dasar hukum mengenai. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 7. Namun nyatanya penegakan Perda oleh PPNS belum berjalan optimal ditunjukkan data penegakan Perda yang disampaikan pada Direktorat Pol PP dan Linmas. 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyedia Sarana & Prasarana Minimal, Pembin (367); Permendagri No. Dinas . Satuan Polisi Pamong Praja. PP No. By Satpol PP Kalteng 31 Agustus 2018 Tidak ada Komentar. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja [VII-VIII] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja [VII-VIII]. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasai Perangkat Daerah Provinsi Jawa. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara PP No 16 th 2018 tentang Satpol-PP; Permendagri No 54 Th 2011 tentang SOP Satpol-PP; Permendagri No 26 Th 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibum Linmas; Perda No 2 Tahun 2016 tentang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat; Perbup No 3 th 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Alun-Alun; Layanan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa satu di antara tiga. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 8. ARTIKEL. Peraturan Pemerintah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya dalam PP Nomor 6 Tahun 2010. UU No. Pergub No 70 Tahun 2019 ttg Perubahan SOTK Satpol PP. A. Untuk di daerah Provinsi Jawa Barat, Satpol PP dibentuk dengan mengacu pada peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Mengenal Tugas Satpol PP| SINAU. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain termasuk di dalam Prosundagri tahun 2022, kata dia, penyusunan rancangan Permendagri SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP merupakan tindak lanjut dari PP 16 tahun 2018 tentang Satpol PP. melakukan. 22 e suatu seri deret selanjutnya adalah. 9C Guntur, Setiabudi Jakarta Selatan, 12980 (021) 8378 0642 (021) 8378 0643 kppod@kppod.